Langsung ke konten utama

Postingan

Tembakau Kwalitas Terbaik Indonesia

  Tembakau Tembakau suatu bahan dasar pokok dari rokok,yang mana rokok banyak di konsumsi oleh manusia hampir diseluruh dunia, mengingat kandungan nikotin yang ada di dalamnya sangat berbahaya untuk kesehatan,untuk di Indonesia sendiri pemerintahnya sudah menganjurkan untuk berhenti merokok,tapi tidak banyak pula yang langsung bisa berhenti untuk tidak merokok   Hanya ada beberapa daerah saja di Indonesia yang bisa di tanami Tembakau Kwalitas Terbaik Indonesia , contohnya di Jawa Timur bagian timur, dan Jawa Tengah, mengingat harga Tembakau Premium yang sangat mahal dari petani tidak mudah pula proses menanam dan merawatnya.Tanaman yang satu ini sangat membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang perawatannya. Karena dia tidak mau terlalu banyak curah hujan dan panas mau cuaca dingin   Untuk daerah Jawa Timur bagian timur biasanya penanamannya di mulai yang paling bagus pada bulan maret, karena di bulan maret tanah di sawah masih sedikit basah dan ada curah hujan meski kecil.
Postingan terbaru

HUKUM, AZAS DAN PRINSIP PAJAK

Sistematika Hukum Pajak MEDIA BARU - Hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum dalam pajak berisi tentang hak dan kewajiban wajib pajak kepada pemerintah. Hukum pajak mengatur hubungan hukum antara negara dengan wajib pajak, sehingga merupakan bagian dari hukum publik . HUKUM, AZAS DAN PRINSIP PAJAK Hukum pajak terdiri atas 2 macam yaitu: Hukum Pajak Material Hukum yang berisi aturan yang harus dikenakan pajak. Siapa saja yang harus dikenakan, berapa besar pajaknya, mulai terhutang, sanksi-sanksi, pembebasan dan pengembalian pajak, hubungan wajib pajak dengan pemerintah dan sebagainya. Contoh hukum pajak material adalah PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBB dan PPN atas Barang Mewah. Hukum Pajak Formal Yang termasuk hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai tata cara untuk pelaksanaan hukum pajak material. Tujuan dari hukum formal adalah untuk melindungi pihak fiksus dan wajib pajak/menjamin bahwa pelaksanaan hukum pajak dapat terselenggara secara